Padang Toboh Ulakan - Nagari Padang Toboh Ulakan dan Nagari Kampuang Galapung Ulakan merupakan pilot project dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Barat, untuk mengantisipasi Perubahan Iklim LSM ini mengadakan Diskusi Komunitas Identifikasi Berencana Kerentanan Kapasitas Berperfeksktif Kesetaraan Gender dan inklusi Sosial yang bertempat diaula Kantor Wali Nagari Padang Toboh Ulakan Selasa, 31/05/2022. Diskusi ini diikuti 50 orang oleh Kelompok Wanita Tani, Wanita yang tidak tergabung dalam kelompok KWT, Kelompok petani diatas 50 tahun dengan disabilitas, petani generasi muda, Pemandu Petani Se kabupaten Padang Pariaman dan wali korong.
Turu Hadir dalam Diskusi ini Direktur PKBI Sumatera Barat Ibu Vina berserta tim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang diwakili oleh Wirman Kabid Penanggulangan Kebencanaan, Bakhri Wali Nagari Padang Toboh Ulakan, Ali Waldana ST, Wali Nagari Kampuang Galapuang Ulakan, Syafri Jambak selaku Ketua Tim Pemandu Kabupaten Padang Pariaman.
Diskusi yang dilaksanakan di Nagari Padang Toboh Ulakan adalah merupakan mnindaklanjuti Program pemerintah Indonesia yang telah mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim periode 2022 - 2045 sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi dampak negatif dari perubahan iklim. Untuk mendukung penerapan kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim disektor pertanian perlu adanya rencana aksi pengautan kelompok mayarakat seperti kelompok petani, perkebunan sebab komunitas petani itu aksi harus mendengarkan aspirasi dari perempuan, lanjut usia serta penyandang disabilitas. Maka dari itu perlu juga adanya pendekatan Gender Equality and social Inclusion (GESI) dalam aksi berketahanan Iklim
Dalam meningkatkan pemahaman terkait aksi ketahanan iklim yang reaponsive GESI, PKBI, Sumatera barat menyelengarakan Diskusi Komunitas Identifikasi Berencana Kerentanan Kapasitas Berperfeksktif Kesetaraan Gender dan inklusi Sosial, yang merupakan rangkaian program Voice for Inclusiveness Resilience Action kerja sama Kementerian Luar Negeri Belanda.